Pantauan awak media di lokasi pada Rabu (30/7), tampak aktivitas pembangunan pagar TPU tengah berlangsung. Namun ironisnya, tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek yang seharusnya memuat keterangan mengenai sumber anggaran, pelaksana, nilai kontrak, hingga jangka waktu pengerjaan.
Selain itu, saat tim media mencoba mencari keterangan lebih lanjut, tidak tampak adanya mandor, pengawas lapangan, maupun pihak pemborong yang bisa dimintai klarifikasi. Pekerja di lokasi pun enggan memberikan informasi detail terkait proyek tersebut.
“Kita hanya disuruh kerja saja, soal siapa yang punya proyek atau dari mana anggarannya, kita tidak tahu,” ujar salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Tidak adanya papan informasi proyek menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan revisinya, setiap pelaksanaan proyek pemerintah wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.
Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Kejelasan dan transparansi dalam setiap proyek pembangunan sangat penting guna menghindari kecurigaan publik dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.