Diskusi publik ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan visi dan strategi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kesehatan, khususnya melalui program unggulan Check Kesehatan Gratis (CKG) yang kini tengah digalakkan secara nasional.
Mengawali diskusi, drg. Hj. Putih Sari menekankan urgensi deteksi dini penyakit sebagai upaya pencegahan yang berdampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga bagian dari gerakan edukatif dan preventif yang berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program CKG benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kesehatan adalah hak dasar yang harus diakses secara adil, dan kunci utamanya adalah pencegahan, edukasi, serta keberlanjutan,” tegas Putih Sari dalam sambutannya.
Perwakilan Kementerian Kesehatan RI dalam pemaparannya menekankan bahwa kebijakan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto akan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan primer, pemenuhan gizi masyarakat, dan perluasan cakupan jaminan kesehatan. Arah anggaran kesehatan ke depan juga disebutkan akan menyasar pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat, terutama kelompok rentan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang turut menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan tenaga medis, fasilitas, hingga keterjangkauan akses layanan di wilayah terpencil. Namun, kehadiran program CKG dinilai sebagai terobosan penting yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.
“Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis yang langsung turun ke masyarakat, gap layanan bisa kita jembatani. Ini selaras dengan komitmen kami dalam memperkuat layanan primer yang lebih humanis dan responsif,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, drg. Hj. Putih Sari juga menjelaskan bahwa kunjungan kerja lapangan oleh Komisi IX DPR RI merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program di daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan CKG tidak boleh hanya berakhir sebagai seremoni belaka.
“Program ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. CKG adalah program berkelanjutan yang harus menjangkau masyarakat secara nyata dan menyeluruh,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Peserta yang terdiri dari perwakilan puskesmas, kader kesehatan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, turut aktif berdialog, menyampaikan masukan, serta berbagi pengalaman langsung dari lapangan. Isu-isu seperti pemerataan tenaga kesehatan, kebutuhan alat medis, dan perlunya pelatihan kader juga mencuat dalam diskusi.
Menutup kegiatan, drg. Hj. Putih Sari menyampaikan harapan agar gerakan kesehatan seperti ini menjadi bagian dari budaya masyarakat yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Mari jadikan program ini sebagai gerakan kolektif demi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan sejahtera,” ujarnya.
Diskusi publik ini tidak hanya mempererat sinergi antara pusat dan daerah, tetapi juga menjadi model kolaborasi dalam pembangunan kesehatan yang bisa direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.