KARAWANG | Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Peduli Keadilan (DPP LBH GAPEKA) RL Jeri S,S,H.,Mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan Bergizi (MBG) harus terkendali,dan memastikan ada pengujian sebelum makanan disajikan.sabtu sore.(8/11/25)
Sambungnya "Salah satu yang harus dilakukan oleh pihak ahli gizi,sebelum dikirim ke sekolah dites terlebih dahulu,dan satuan satuan pelayanan satu ahli gizi untuk mengontrol itu,salah satunya kualitasnya loo,,"ucap jeri yang sekaligus sebagai Pengacara
"Dan Timnya LBH GAPEKA, menemukan adanya sajian menu makanan yang tidak layak dalam sajian, ada disalah satu sekolah dasar dikarawang,saya telah rapat dengan pengurus tingkat DPP LBH GAPEKA,sepakat akan menyoroti perihal ini karena ini sangat krusial sekali terlebih pada makanan yang dikonsumsi"tegasnya
Tambahnya "Ketua Umum DPP LBH GAPEKA menyebut, Pihak terkait dalam hal ini pemerintah mesti memperhatikan kualitas pangan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).karenahak pangan dan hak gizi merupakan bagian dari hak asasi manusia"tutur jeri
"Hak pangan dan gizi itu hak asasi manusia sehingga dalam implementasinya tentu pemerintah penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas," kata Jeri di Kantor LBH GAPEKA,Karawang jawa Barat, hari ini.
Sambungnya "Salah satu yang harus dilakukan oleh pihak ahli gizi,sebelum dikirim ke sekolah dites terlebih dahulu,dan satuan satuan pelayanan satu ahli gizi untuk mengontrol itu,salah satunya kualitasnya loo,,"ucap jeri yang sekaligus sebagai Pengacara
"Dan Timnya LBH GAPEKA, menemukan adanya sajian menu makanan yang tidak layak dalam sajian, ada disalah satu sekolah dasar dikarawang,saya telah rapat dengan pengurus tingkat DPP LBH GAPEKA,sepakat akan menyoroti perihal ini karena ini sangat krusial sekali terlebih pada makanan yang dikonsumsi"tegasnya
Tambahnya "Ketua Umum DPP LBH GAPEKA menyebut, Pihak terkait dalam hal ini pemerintah mesti memperhatikan kualitas pangan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).karenahak pangan dan hak gizi merupakan bagian dari hak asasi manusia"tutur jeri
"Hak pangan dan gizi itu hak asasi manusia sehingga dalam implementasinya tentu pemerintah penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas," kata Jeri di Kantor LBH GAPEKA,Karawang jawa Barat, hari ini.
Masih dikatakan Jeri "Sudah sangat jelas pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Bdadan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan unutk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional dan juga dan telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025" Tegasnya
"Bila ditemukan manipulasi data penerima manfaat, pengurangan porsi makanan, serta penggunaan bahan pangan yang tidak higienis atau tidak layak konsumsi dan apabila benar terjadi pelanggranya, BGN akan menjatuhkan sanksi tegas Loo,," Ucapnya
Jeri mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan program MBG. Ia juga memastikan penerapan hak asasi manusia dalam program tersebut.
Ketika disinggung mengenai pelaksanaanya sebagai alat kontrol adanya temuan menu makanan yang tidak layak disajikan tersebut,Jeri mengatakan pihaknya akan melakukan secepatnya,karena bukti bukti sudah lengkap di LBH GAPEKA.(Red)
"Bila ditemukan manipulasi data penerima manfaat, pengurangan porsi makanan, serta penggunaan bahan pangan yang tidak higienis atau tidak layak konsumsi dan apabila benar terjadi pelanggranya, BGN akan menjatuhkan sanksi tegas Loo,," Ucapnya
Jeri mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan program MBG. Ia juga memastikan penerapan hak asasi manusia dalam program tersebut.
Ketika disinggung mengenai pelaksanaanya sebagai alat kontrol adanya temuan menu makanan yang tidak layak disajikan tersebut,Jeri mengatakan pihaknya akan melakukan secepatnya,karena bukti bukti sudah lengkap di LBH GAPEKA.(Red)